Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina melakukan kunjungan ke di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dalam rangka pengawasan terkait program dan kegiatan mitra kerja, Rabu,(24/11/2021). Foto: Eko/Man

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menyampaikan, ke depan, Asrama Haji Embarkasi Indramayu akan menjadi tempat screening bagi calon jemaah umrah dan haji Indonesia asal Indramayu dan sekitarnya. Untuk itu, Komisi VIII menaruh perhatian khusus akan hal ini, mengingat ibadah umrah bagi Jemaah asal Indonesia dibuka pada akhir tahun 2021 ini sekaligus persiapan penyelenggaraan Haji pada tahun 2022 mendatang.

"Dimana, kedepan akan menjadikan Asrama Haji sebagai One Gate System sebagai pintu alur masuk, screening dan karantina calon jemaah umrah dan haji, dengan menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat," papar Selly Andriany di Indramayu, Selasa (23/11/2021).

Komisi VIII juga berharap Asrama Haji Embarkasi Indramayu yang dibangun melalui dana SBSN 2020 dan SBSN 2021 dapat selesai pembangunannya pada akhir tahun ini dan dapat difungsikan pada tahun 2022 mendatang. Selain bermanfat untuk peningkatan pelayanan kepada calon jemaah haji-umrah dan masyarakat, Asrama Haji ini juga menjadi penunjang strategis untuk percepatan pembangunan Kabupaten Indramayu kedepan.

Dalam kesempatan ini, Komisi VIII bersama dengan Menteri Sosial RI Tri Rismaharini memberikan beragam bantun kepada masyarakat Indramayu yang berhak mendapatkannya. Di antaranya menyerahkan bantuan sebesar Rp3.374.846.890 untuk masyarakat Kabupaten Indramayu. Bantuan tersebut diberikan kepada anak yatim yang ditinggalkan orang tua karena terpapar Covid-19 sebanyak 82 anak dengan jumlah bantuan Rp26.500.000.

Selain itu, Komisi VIII dan Mensos juga memberikan alat bantu bagi 271 disabilitas dengan nominal bantuan mencapai Rp560.190.900, bantuan kebutuhan dasar bagi 337 orang dengan nominal Rp298.590.640. Bantuan kewirausahaan bagi 77 orang dengan total uang tunai Rp184.656.350, bantuan pengembang usaha bagi 2 KPM graduasi PKH sebanyak Rp5.000.000.

"Kami juga ingin melihat langsung kebijakan daerah terkait implementasi program-program bantuan sosial yang dilaksanakan, baik oleh Kementerian Sosial RI maupun oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu dan juga program bantuan sosial lainnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI maupun BAZNAS di daerah ini," jelas Selly. (eko/es)